PERTARUNGAN SIMBOLIK DALAM WACANA FORMALISASI SYARI’AT ISLAM DI INDONESIA: PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS

Abstrak

 Pemaknaan syari’at Islam telah menjadi arena pertarungan simbolik antara kaum fundamentalis dan liberalis dalam Islam. Tujuannya; mendapatkan kekuasaan memproduksi dan menunjukkan pandangan dunia yang paling diakui, yang paling dianggap benar, yang memiliki legitimitas. Pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam di Indonesia dilakukan dengan  bentuk (1) hanya mengenalkan satu makna, logika, dan nilai, dan (2) menolak makna, logika, dan nilai lain. Selain itu, pertarungan simbolik tersebut juga menggunakan strategi meconaisance, yakni sensorisasi dan eufimisasi. Sensorisasi dilakukan dengan pelogisan, pemositifan, dan penegasian. Sedangkan eufimisasi dilakukan dengan penghalusan dan penyamaran.

Kritik terhadap formalisasi syari’at Islam sebenarnya bukan ditujukan pada aspek legalisasinya, tetapi lebih ditujukan pada model pemahaman yang konservatif dari syari’at Islam. Penyebab pertarungan simbolik dalam hal ini adalah (1) adanya ayat mukhkamat dan mutasyabihat, (2) perbedaan habitus eksekutor, dan (3) perbedaan kepentingan eksekutor.  

 

Kata kunci: pertarungan simbolik, syari’at Islam, analisis wacana kritis.

 

A.    Pendahuluan

Wacana syari’at Islam sejak lama menjadi arena pertarungan simbolik, yakni perebutan pemaknaan di kalangan umat Islam. Di Indonesia, kompetisi antar kelompok umat Islam untuk menafsirkan dan menguasai tafsir syari’at Islam secara monolitik berlangsung terus-menerus. Bahkan, sejak bergulirnya era reformasi pertarungan tersebut mencuat kembali dengan intensitas yang semakin meninggi.

Secara sederhana, pertarungan simbolik tersebut terjadi antara kelompok yang menghendaki formalisasi syari’at Islam dengan kelompok yang lebih mengedepankan substansi syari’at Islam. Kelompok pertama disebut dengan kaum formalis dan kelompok kedua disebut dengan kaum substansialis. Jika ditengok dengan kategorisasi Kuzman (1998) kelompok pertama disebut kaum fundamentalis dan kelompok kedua disebut kaum liberalis.

 Kelompok fundamentalis beranggapan bahwa pemahaman agama harus didasarkan pada teks dan penafsiran-penafsiran ulama klasik. Mereka memandang epistemologi salaf sebagai ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat karena mereka memiliki otoritas tinggi dalam memahami doktrin agama. Sementara di pihak lain (liberalis) menganggap bahwa format pemahaman selalu menyesuaikan dengan perangkatnya, bisa berubah (Syahrur, 2007:292). Mereka mengkaji pemikiran salaf dengan perspektif baru karena perbedaan budaya, waktu dan tempat. Bagi mereka, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pemahaman. Bahkan tanpa perbedaan tersebut pun mungkin muncul pemahaman yang berbeda. Dalam memahami bahasa agama, kita harus mencari terobosan-terobosan baru agar bahasa agama mampu menyejarah dengan konteksnya. Tanpa itu, agama akan menjadi doktrin-doktrin langit yang kering, gersang, bahkan kejam. Karena itu, untuk membumikan doktrin-doktrin langit tersebut diperlukan penafsiran berdasarkan konteks sejarah, sosial budaya, dan sebagainya.

 Kedua kelompok ini dalam berbagai aspek kehidupan beragama selalu berebut dominasi dengan cara melancarkan pertarungan simbolik.  Pertarungan simbolik dilakukan dengan menerbitkan buku, membuat media (baik cetak maupun elektronik), sampai mendirikan lembaga-lembaga sosial keagaman dan politik. Kelompok fundamentalis menuduh bahwa kaum liberalis telah dipengaruhi oleh metode pemikiran Barat sehingga menafsirkan doktrin agama berbeda dengan tradisi ulama Islam. Kaum liberalis dituduh telah mendangkalkan iman umat Islam, murtad, dan bahkan kafir (Jaiz, 2002, Husaini, 2003). Sementara itu, pihak liberalis menuduh kaum fundamentalis sebagai kaum yang membuat agama menjadi otoriter dan kejam bahkan mengacaukan tatanan dunia (Tibi, 1998, Abdala, 2005). Jika ini tidak disikapi dengan bijak, maka agama yang seharusnya menjadi problem solver (pemecah masalah) malah menjadi problem maker (biang masalah). Namun, jika dilihat dengan kaca mata dialektika, semua yang terjadi merupakan proses mencari kebenaran.

Perlu penulis jelaskan di sini bahwa penggunaan istilah fundamentalisme dan liberalisme hanya untuk keperluan akademis, bukan yang lain. Hal ini megingat kedua istilah tersebut masih diperdebatkan dan menimbulkan stigma negatif bagi kedua belah pihak. Di sini, penulis berdiri sebagai pengamat tanpa pretensi memunculkan kesan negatif yang justru tidak kondusif bagi dunia akademis.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam di Indonesia. Tujuan tersebut dirinci dalam tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam di Indonesia, (2) mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam di Indonesia, dan (3) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam di Indonesia. Pertarungan wacana formalisasi syari’at Islam di sini dianalisis dengan CDA model Fairclough (1997).

 

B.     Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan Simbolik

Istilah “pertarungan simbolik” muncul dari karya Pierre Bourdieu Language and Symbolic Power (1991). Bagi Bourdieu, kata-kata mendapatkan kekuasaan dari penutur/eksekutornya. Jika bagi Saussure bahasa adalah fakta sosial, bagi Chomsky sebagai fakta psikologis, bagi Bourdieu bahasa adalah praktik sosial. Praktik sosial terjadi sebagai hasil dialektika antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior. Dengan kata lain, praktik bahasa merupakan interaksi dialektis antara pasar linguistik dengan habitus linguistik (Ibrahim, 2007:184). Pasar linguistik adalah arena dimana wacana-wacana termanifestasi, sedangkan habitus adalah kecenderungan praktik-praktik linguistik yang dimiliki oleh pelaku sosial. Bagi Bourdieu, otoritas yang dimiliki pelaku sosial bukanlah otoritas yang muncul begitu saja, tetapi merupakan inventasi sosial yang dicapai oleh si pelaku. Dengan demikian bahasa erat kaitannya dengan kekuasaan simbolik.

Untuk mencapai kekuasaan simbolik, terjadilah pertarungan simbolik. Pertarungan simbolik adalah sebuah persaingan untuk kekuasaan atas pelaku sosial yang lain, atas eksistensinya, pandangannya, persepsinya, dan apresiasinya. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan dunia (world view), perbedaan sudut pandang, dan perbedaan nilai-nilai. Tujuannya; mendapatkan kekuasaan memproduksi dan menunjukkan pandangan dunia yang paling diakui, yang paling dianggap benar, yang memiliki legitimitas.

Dalam pertarungan simbolik terjadi pertarungan wacana. Wacana yang menang menjadi dominan; doxa, sedang wacana yang kalah menjadi hetrodoxa. Pertarungan wacana dapat dilihat dengan jelas dalam kasus CNN dan Al-Jazeera dalam menyampaikan opini tentang perang Irak. Pertama-tama televisi CNN menguasai opini dunia dengan sewenang-wenang menggunakan pemilihan kata yang selalu menempatkan tentara Amerika pada posisi positif, dan tentara dan pejuang Irak dalam posisi negatif. Misalnya, berani><brutal, hati-hati><pengecut, setia><fanatik, pahlawan><teroris, dan lain-lain. Belakangan, muncul stasiun televisi Al-Jazeera yang meliput perang Irak dengan sudut pandang yang berbeda. Pertarungan simbolik pun dimulai. Opini-opini segera terbentuk, ada yang pro dan ada yang kontra. Ketika Al-Jazeera dianggap menggoyang kemapanan dominasi CNN, Amerika pun membuat stasiun televisi tandingan seperti Midle East Television Network, Al-Arabia, dan Arab News Network.

 Perwujudan relasi kekuasaan dan kekerasan pada era sekarang tidak lagi tampil dalam ruang kongkrit yang melibatkan aktivitas fisikal. Keduanya beroperasi dalam sebuah ruang representasi yang menjadikan sumber daya simbol sebagai kekuatan abstrak untuk menciptakan kebenaran yang berterima. Melalui representasi, sebuah realitas dapat dihadirkan melalui mobilisasi sistem simbol, baik bahasa, wacana, gambar, dan semacamnya (Fashri, 2007:7-8).  

Kekuasaan simbolik memiliki kemampuan untuk menyembunyikan bentuk aslinya, kekerasannya, dan kesewenang-wenangannya sehingga membuat orang lain terdominasi secara tidak sadar. Untuk mendapatkan dominasi itu, dibutuhkan mekanisme objektif, yaitu mekanisme yang membuat kelompok yang didominasi secara tidak sadar masuk ke dalam lingkaran dominasi dan menjadi patuh. Mekanisme ini oleh Bourdieu disebut kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme mecoinnaissance, penyembunyian kekerasan menjadi sesuatu yang “memang seharusnya demikian”. Mekanisme ini berjalan dengan dua cara, yakni eufimisme dan sensorisasi. Eufimisme membuat kekerasan simbolik menjadi halus, tak dikenali, dan sensorisasi membuat kekerasan simbolik sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai yang dianggap luhur.

Praktik pendayagunaan simbol lazim bagi setiap orde politik untuk menciptakan sistem simbol yang mencerminkan kekhasan kekuasaannya.  Sebagaimana orde politik, mazhab pemikiran keagamaan pun lazim menciptakan sistem simbol yang menggambarkan karakteristik perjuangan pemikirannya. Ada yang mengusung wacana ‘Selamatkan Indonesia dengan Syari’ah’, ‘Tegakkan Khilafah Islamiyah’, ‘Islam Yes, Partai Islam Yes’, dan sejenisnya. Namun ada pula yang mengusung simbol berbeda bahkan bertentangan, seperti ‘Tegakkan Civil Siciety’, ‘Hormati HAM’, Islam Yes, Partai Islam No’ dan semisalnya.

 

C.    Pertarungan Simbolik dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) selalu melihat bahasa dalam kaitannya dengan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi dalam masyarakat. Dalam CDA, wacana tidak hanya dideskripsikan berdasarkan aspek kebahasaan, tetapi juga dikaitkan dengan konteks makro wacana (Eriyanto, 2006: 7).  

CDA memiliki lima ciri pokok, yaitu (1) tindakan, (2) konteks, (3) kesejarahan, (4) kekuasaan dan hegemoni, dan (5) ideologi. Pertama, wacana dipandang sebagai sebuah tindakan, sebuah interaksi. Artinya, produsen wacana dipandang sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Sebagai sebuah interaksi, wacana dipandang sebuah tindakan sadar yang memiliki tujuan tertentu, misalnya mempengaruhi orang lain, menyanggah pendapat, menolak ajakan, dan sebagainya.

Kedua, wacana dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada konteks tertentu, yakni konteks mikro dan konteks makro. Konteks mikro terbatas pada konteks peristiwa tutur terjadi. Sedangkan konteks makro mencakup konteks sosial dan budaya.

Ketiga, wacana dipandang dalam kaitannya dengan konteks sosial dan budaya tertentu. Ini berarti bahwa sebuah wacana tidak dapat dipahami tanpa melibatkan konteks sosio-budaya yang menyertainya. Salah satu konteks sosio-budaya yang penting adalah konteks histories (Foucault, 1971).

Keempat, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bukan alamiah, wajar, dan netral (Piliang, 2001). Wacana merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (Bourdieu, 1991). Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam konsep budaya, yakni hubungan antara wacana dan masyarakat. Kekuasaan dipandang sebagai tindak pengontrolan, yakni orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan berusaha mengontrol kelompok lain melalui wacana yang diproduksinya.  

Kelima, wacana dipandang sebagai bentuk praktik ideologi (Van Dijk, 1997). Ideologi bersifat sosial dan berlaku secara internal. Bersifat sosial, karena ideologi membutuhkan kesepakatan dan kesepahaman antaranggota kelompok. Bersifat internal, karena dalam implementasinya ideologi memiliki daya kohesi dan koordinasi. Karenanya, wacana tidak lagi sesuatu yang netral, melainkan memihak kepentingan ideologi eksekutornya. 

Selain tokoh-tokoh analisis wacana kritis, Fairclough, Wodak, dan van Dijk, dalam tradisi penafsiran wacana (hermeneutika) dikenal ‘three master of prejudices’, yakni Marx, Freud, dan Nietzche. Marx mengajak kita untuk mewaspadai kesadaran pengarang dan pembaca yang sangat mudah dipengaruhi oleh status ekonomi dan politik.  Nietzche mengajari kita bahwa pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk menguasai orang lain (the will to power). Dengan begitu, kita perlu waspada dalam memahami wacana yang diproduksi orang lain maupun orang yang memahami wacana tersebut karena di dalamnya pasti terbesit maksud untuk mempengaruhi dan menguasai orang lain.  Sementara dari Freud, kita belajar bahwa bawah sadar setiap eksekutor wacana, juga pembacanya, pasti turut berperan dalam memandang dan menafsirkan realitas (Hidayat, 2003).  

Jadi, dalam pandangan CDA, setiap wacana dipandang tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari ruang yang penuh dengan muatan kepentingan.   Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perspektif CDA, pertarungan simbolik merupakan bentuk penggunaan bahasa yang penuh dengan kepentingan, yakni kepentingan menguasai, mendominasi, dan mempengaruhi kelompok lain. Karena itu, pilihan kata, struktur kalimat senantiasa dicermati memiliki makna terselubung.  

 

D.    Bentuk Pertarungan Simbolik dalam Wacana Formalisasi Syari’at Islam

1.      Hanya mengenalkan satu makna, logika, perspektif, dan nilai tertentu

Bagi Front Pembela Islam (FPI) penegakan syari’at Islam dalam arti formalisasi syari’at Islam bukanlah “pemaksaan” melainkan “kewajiban”. Karena manusia diciptakan dan diberikan karunia oleh Allah, maka manusia “wajib” menaati hukum-hukum Allah. Wacana berikut merupakan pernyataan dari ketua FPI, Habib Rizieq Shihab:

Kalau seorang hartawan membangun sebuah perusahaan besar dengan modal pribadinya, maka kita sepakat bahwa ia memiliki hak untuk membuat peraturan di perusahaannya dengan tidak mengabaikan hak-hak pegawainya, dan peraturan tersebut harus dipatuhi oleh segenap pegawainya. Lalu bagaimana dengan Allah SWT. Ia menciptakan manusia dengan segala isi alam semesta….apakah ia tak berhak membuat aturan di jagad raya miliknya ini? Apakah Ia tak berhak menentukan batasan norma-norma kehidupan manusia ciptaannya? Dan apakah manusia tidak berkewajiban mematuhi aturan sang Penciptanya? …..Itulah, karenanya kenapa syari’at Allah SWT wajib ditegakkan di bumi-Nya, dan manusia wajib untuk mematuhinya.

 

Wacana di atas hanya mengenalkan satu makna dan logika. Logika yang dikenalkan adalah jika pemilik perusahaan berhak membuat aturan dan aturan tersebut wajib ditaati segenap pegawainya, maka Allah pemilik alam semesta juga berhak membuat aturan dan aturan tersebut wajib ditaati oleh makhluknya. Sedangkan makna yang dikenalkan adalah “hak” dan “kewajiban”. Allah berhak membuat aturan dan manusia berkewajiban menaatinya. 

Wacana berikut merupakan kontra wacana terhadap wacana di atas. Wacana berikut juga hanya mengenalkan satu makna dan logika. Wacana berikut patut diperhatikan.

Hukum Allah tertuang dalam Al-Qur’an. Tapi, siapa yang tahu persis kehendak Allah dalam al-Qur’an. Kita semua berusaha memahami. Pemahaman manusia terhadap hukum Allah tidak mutlak. Karena itu, syari’at Islam yang penting adalah substansinya, bukan formalitasnya.

 

Pada wacana di atas, formalisasi syari’at ditolak dengan mengemukakan yang penting substansinya. Hal ini didasarkan fakta bahwa tidak seorangpun yang tahu persis kehendak Allah. Apalagi ditambah fakta bahwa dalam al-Qur’an banyak ditemukan ayat-ayat yang dapat ditafsirkan beragam. Karena itu, yang penting substansinya.

 

2.      Menolak makna, logika, perspektif, dan nilai lain

Di samping hanya mengenalkan satu makna, logika, dan perpektif, pertarungan simbolik dalam wacana formalisasi syari’at Islam juga menggunakan bentuk menolak makna, logika, dan perspektif lain. Wacana yang diproduksi Adian Husaini berikut patut diperhatikan:

 Jika syari’at Islam diterapkan akan rawan intervensi Negara dalam wilayah privat. Bukankah selama ini sudah terjadi. Memakai helm saat bermotor, misalnya, bukankah urusan pribadi? Mengapa mereka tidak protes bahwa mau selamat atau celaka itu kan urusan pribadi. Apa salahnya jika Negara melarang warganya berzina, madat, meninggalkan shalat dan sebagainya? Bukankah Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dengan ikhlas masuk neraka?.

 

<span


%d bloggers like this: